/Humas Mabes Polri
Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo melantik Brigjen (Pol) Unggung Cahyono sebagai Kapolda Kalimantan Barat menggantikan Brigjen (Pol) Sukrawandi Dahlan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (28/10/2011) (Humas Mabes Polri)
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di akhir Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2012 yang dilaksanakan di Gedung peguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Kamis (19/1/2012), Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo membacakan sepuluh komitmen besama anggota kepolisian Republik Indonesia sebagai pelayan prima yang anti KKN dan anti kekerasan.
Rapim yang dihadiri seluruh Kapolda se-Indonesia tersebut membuat sebuah komitmen untuk perbaikan Polri di tahun 2012, sebagai hasil dari evaluasi kinerja Polri tahun 2011. Adapun sepuluh Komitmen bersama yang dibuat Polri tersebut diantaranya:
1. Dengan penuh kesadaran dan kesungguhan hari, melaksanakan tugas kepolisian yang anti KKN dan antikekerasan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Menampilkan kepemimpinan polri yang bertanggungjawab dengan penuh keteladanan, menjamin kualitas kinerja anggota dan institusi, menjadi konsultan yang solutif bagi bawahan dan masyarakat.
3. Selalu berada di depan dalam melaksanakan pemolisian preemtid, preventif, dan penegakan hukum yang bertanggungjawab, serta mengendalikan anggota untuk tidak melakukan kekerasan.
4. Mengakomodasi hak dan kewajiban bawahan, untuk berani menyampaikan penolakan terhadap perintah atasan yang bertentangan dengan norma dan ketentuan yang berlaku.
5. Dalam mengimplementasikan transparasi dan akuntanbilitas, selalu melibatkan peran pengawas eksternal independen sebagai konsultan maupun pengawas yang independen
6 Melaksanakan pemolisian dengan mengedepankan peran, tugas, kewajiban, dan tanggungjawab daripada status, hak dan kewenangan serta menghindari kepentingan pribadi
7. Melaksanakan standar pelayanan prima dan mengakomodasi semua komplain masyarakat mulai dari satuan polri terdepan secara berjenjang dan seketika
8. Mengedepankan polsek sebagai satuan pelayanan terdepan yang kuat dengan memberikan dukungan penuh kepada kepala kesayuan berupa personel, sarana prasarana dan anggaran
9. Mewujudkan transparasi dan akuntanbilitas, solidaritas kesatuan, menghilangkan arogansi dan hak prerogratif, mengakomodasi keluhan, tuntutan serta penolakan bawahan dengan penuh empati
10. Mengoptimalkan strategi pemolisian komunitas, dalam upaya penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat dengan menggunakan pendekatan social justice, yang didukung legitimasi
Penulis: Adi Suhendi | Editor: Ade Mayasanto
Akses Tribunnews.com lewat perangkat mobile anda melalui alamat m.tribunnews.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar